Korea Utara Mulai Bongkar Pengeras Suara Propaganda di Perbatasan dengan Korea Selatan
- ANTARA/Anadolu
Tangerang – Militer Korea Selatan melaporkan bahwa Korea Utara pada Sabtu mulai membongkar sejumlah pengeras suara yang selama ini digunakan untuk menyebarkan propaganda di sepanjang perbatasan kedua negara. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Staf Gabungan (JCS) setelah terdeteksinya aktivitas pembongkaran di beberapa titik garis depan sejak Sabtu pagi.
JCS menyebut, pihaknya masih memantau perkembangan situasi dan akan memverifikasi apakah langkah ini akan dilakukan di seluruh wilayah perbatasan. Selama ini, Pyongyang menentang keras siaran pengeras suara dan penyebaran selebaran anti-rezim, karena dianggap dapat mengancam stabilitas pemerintahannya.
Pada Juni tahun lalu, di bawah pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang konservatif, Korea Selatan kembali mengaktifkan kampanye pengeras suara setelah enam tahun vakum. Langkah itu diambil sebagai respons atas aksi Korea Utara yang mengirim ribuan balon berisi sampah melintasi perbatasan. Kampanye serupa juga pernah dilakukan pada 2016, setelah uji coba nuklir keempat Pyongyang.
Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Lee Jae Myung, Seoul telah menghapus pengeras suara anti-Pyongyang di sepanjang zona perbatasan yang dijaga ketat. Kebijakan ini mengikuti keputusan untuk menghentikan siaran propaganda sejak 11 Juni sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan antar-Korea. Lee juga meminta kelompok sipil untuk menghentikan distribusi selebaran anti-Korut demi menciptakan peluang dialog.
Tidak hanya itu, pemerintah Korea Selatan menunda sekitar setengah dari 40 latihan lapangan yang merupakan bagian dari latihan gabungan tahunan Korsel-AS, Ulchi Freedom Shield, yang awalnya dijadwalkan akhir Agustus hingga September. Penundaan ini disebut dipengaruhi “berbagai faktor,” termasuk protes dari Korea Utara yang menuding Seoul terlalu mengikuti kebijakan Washington.
Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, bahkan menyatakan akan mengajukan usulan kepada Presiden Lee untuk menyesuaikan latihan militer gabungan tersebut, sebagai langkah diplomasi yang diharapkan dapat meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.
