Inggris Desak Militer AS Tahan Diri Terkait Potensi Serangan ke Iran

Kapal Induk Nuklir USS Nimitz
Sumber :

VIVA Tangerang – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat menyusul munculnya laporan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menyetujui rencana aksi militer terhadap Iran. Merespons perkembangan ini, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyerukan agar semua pihak, khususnya negara-negara besar, menunjukkan sikap menahan diri dan menghindari eskalasi konflik.

Iran Ancam Lanjutkan Serangan Brutal ke Israel hingga Tuntutan Ini Dipenuhi

Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara resmi Downing Street pada Kamis (19 Juni 2025) dan dikutip oleh media ternama Inggris, The Telegraph. Dalam keterangannya, pihak Downing Street menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang sedang berkembang, sembari menegaskan bahwa "kondisi saat ini tidak memberikan keuntungan bagi siapa pun".

Inggris Enggan Berkomentar Soal Diego Garcia

Meskipun seruan untuk menahan diri telah ditegaskan, pemerintah Inggris memilih untuk tidak memberikan komentar saat ditanya apakah mereka akan mengizinkan penggunaan pangkalan militer Diego Garcia, yang terletak di wilayah strategis Kepulauan Chagos di Samudra Hindia, oleh militer Amerika Serikat dalam rangka operasi terhadap Iran.

Israel Dapat Bantuan Militer dari AS dan Jerman di Tengah Gempuran Iran

Diego Garcia sendiri selama ini diketahui menjadi salah satu titik penting dalam jaringan militer AS di kawasan Asia dan Timur Tengah. Pangkalan tersebut merupakan fasilitas militer utama yang dapat digunakan untuk peluncuran pesawat tempur, pengisian bahan bakar, serta logistik militer strategis.

Peringatan dari Jaksa Agung Inggris: Bisa Langgar Hukum Internasional

Lebih lanjut, dinamika ini diperparah dengan pernyataan resmi dari Jaksa Agung Inggris yang dirilis pada hari yang sama. Dalam pernyataannya, Jaksa Agung memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris dalam operasi militer pimpinan AS terhadap Iran bisa menjadi pelanggaran hukum internasional, khususnya dalam konteks tanpa adanya dasar hukum yang jelas seperti mandat PBB atau kondisi darurat nasional.

Halaman Selanjutnya
img_title
Dukung Penuh Iran, Hizbullah Lebanon Sebut Israel Tumor Kanker di Kawasan Timur Tengah