Pemprov DKI Jakarta Perkuat SDM untuk Atasi Kemiskinan Lewat Pendidikan dan Job Fair
- ANTARA
Tangerang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam mengurangi angka kemiskinan dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa program prioritas 100 hari kerja difokuskan pada pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Warga miskin harus diprioritaskan lewat kebijakan pemerintah. Hingga kini, sebanyak 707.622 siswa telah menerima KJP dengan bantuan pendidikan Rp300 ribu hingga Rp400 ribu,” ungkap Pramono di Jakarta, Sabtu (23/8).
Selain itu, Pemprov juga menyalurkan KJMU untuk mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Tahun ini, tercatat 16.979 mahasiswa telah menerima manfaat program tersebut.
Penebusan Ijazah dan Akses Kerja
Tidak hanya bantuan biaya pendidikan, Pemprov DKI turut membantu pelajar yang ijazahnya tertahan akibat kendala keuangan. Hingga saat ini, sekitar 3.000 ijazah berhasil ditebus, dengan target mencapai 6.500 ijazah hingga akhir tahun. Langkah ini dilakukan agar para lulusan bisa segera bekerja atau melanjutkan pendidikan.
“Banyak ijazah yang tertahan bertahun-tahun karena keterbatasan biaya. Kami ingin memastikan mereka punya kesempatan lebih baik,” tambah Pramono.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar bursa kerja (job fair) secara rutin untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Dari target 21 job fair tahun ini, sudah 13 kegiatan yang terlaksana dan menyerap banyak tenaga kerja ke berbagai sektor.
Data Kemiskinan Jakarta 2025
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 berada di angka 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin mencapai 464,87 ribu jiwa, meningkat sekitar 15,80 ribu orang.
Namun, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), angka kemiskinan menurun tipis dari 4,30 persen. Sementara itu, garis kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 tercatat sebesar Rp852.798 per kapita per bulan, naik dari Rp846.085 pada September 2024.
Pramono menegaskan bahwa Pemprov akan terus meningkatkan program pendidikan, pelatihan, dan akses kerja sebagai langkah strategis untuk menekan kemiskinan di ibu kota.
