Andre Rosiade Serahkan Dokumen Tuntutan Rakyat 17+8 Langsung ke Pimpinan DPR RI
- ANTARA
VIVA Tangerang – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Andre Rosiade, memastikan dokumen fisik berisi tuntutan rakyat 17+8 akan segera disampaikan langsung kepada pimpinan DPR RI. Menurut Andre, langkah ini dilakukan agar proses penyampaian aspirasi masyarakat berjalan lebih cepat dan transparan.
“Dokumen ini dari Sekretariat Jenderal DPR akan diteruskan ke Badan Aspirasi, lalu kami serahkan langsung ke pimpinan DPR agar segera ditindaklanjuti,” ujar Andre di Gerbang Pancasila, Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis.
Dokumen tuntutan rakyat tersebut diterima Andre secara simbolis dari kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yang beranggotakan jaringan organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, hingga sejumlah tokoh publik. Beberapa nama yang hadir di antaranya Jovial da Lopez, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andhyta F. Utami, dan Fathia Izzati selaku vokalis Reality Club.
Andre menjelaskan bahwa sebelumnya DPR juga telah menerima audiensi dari perwakilan BEM dan sejumlah organisasi pada Rabu (3/9). Ia menegaskan, DPR kini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membahas isi dari tuntutan tersebut.
Beberapa poin dari tuntutan rakyat 17+8 disebut sudah ditindaklanjuti, seperti penangguhan perjalanan kerja anggota DPR ke luar negeri serta pembentukan tim investigasi atas dugaan kekerasan aparat saat demonstrasi. Selain itu, DPR juga akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait perlindungan bagi demonstran yang menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kesepakatannya jelas, DPR akan terus melakukan transformasi agar semakin transparan dan benar-benar melayani rakyat. Nanti hasil transformasi ini akan diumumkan secara resmi,” tambah Andre.
Sementara itu, Fathia Izzati menekankan bahwa dokumen tuntutan rakyat tidak sekadar bersifat administratif, melainkan panggilan moral untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Dokumen tersebut berisi dua kategori: tuntutan jangka pendek dengan tenggat hingga 5 September 2024, dan tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026.
