Seluruh Pegawai OIKN Pindah ke IKN Mulai Maret 2025

VIVA Tangerang – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan bahwa seluruh pegawainya akan sepenuhnya beroperasi di Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur mulai bulan Maret 2025. Hal ini menandai dimulainya fase baru dalam pembangunan IKN, di mana seluruh kegiatan administratif dan operasional OIKN akan sepenuhnya terpusat di ibu kota baru tersebut.

Troy Pantouw, Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, menyampaikan bahwa pada bulan Maret 2025, seluruh pegawai OIKN akan mulai bekerja dan berkantor di Gedung OIKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Gedung ini akan menjadi pusat kegiatan OIKN, yang sebelumnya sebagian besar dilakukan di Jakarta.

“Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai bulan Maret 2025 ini,” kata Troy Pantouw seperti dilansir VIVA, Rabu 12 Februari 2025.

Rencana ini menjadi langkah besar dalam proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Dengan gedung yang telah selesai dibangun, OIKN akan sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya di kawasan yang sudah disiapkan, termasuk dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur dan administrasi ibu kota baru tersebut.

Selain itu, Troy menjelaskan bahwa kantor OIKN di Jakarta yang terletak di Menara Mandiri akan tetap ada, namun hanya berfungsi sebagai kantor perwakilan. Pegawai OIKN yang bertugas di Jakarta akan melaksanakan tugas mereka secara bergantian, sesuai dengan kebutuhan tertentu yang memerlukan kehadiran di ibu kota lama, Jakarta.

"Menara Mandiri akan tetap menjadi kantor perwakilan OIKN di Jakarta. Di sana, ada perwakilan pegawai OIKN yang akan bertugas bergantian, melaksanakan kegiatan tertentu yang memang memerlukan kehadiran di Jakarta," tambah Troy.

Seiring dengan keputusan ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memberikan penegasan terkait komitmen pemerintah dalam kelanjutan pembangunan IKN. Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan pada 2025, ia memastikan bahwa komitmen pemerintah untuk memajukan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan rencana semula.

"Meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN. Kami memastikan bahwa seluruh rencana pembangunan, terutama yang berkaitan dengan IKN, akan tetap berjalan," ujar Hasan Nasbi dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta.

Hasan juga mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun sudah disiapkan untuk mendanai pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting di IKN, termasuk kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), gedung-gedung yudikatif, serta gedung legislatif yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan di ibu kota baru ini.

"Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, telah memastikan bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk mendukung pembangunan IKN. Dana ini akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas vital yang akan menunjang keberlanjutan fungsi pemerintahan di Nusantara," lanjut Hasan.

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun ada upaya penghematan anggaran yang sedang dijalankan oleh pemerintah, hal tersebut tidak akan menghalangi percepatan pembangunan IKN yang telah direncanakan. Dengan dana yang telah dialokasikan, pembangunan di IKN diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal dan dapat segera digunakan pada tahap-tahap berikutnya.

Sejak awal perencanaan pemindahan ibu kota negara, proyek ini telah menarik perhatian besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembangunan IKN tidak hanya dianggap sebagai upaya pemerataan pembangunan di Indonesia, tetapi juga sebagai simbol transformasi dan keberlanjutan negara di masa depan. Dengan langkah pemindahan ini, diharapkan IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan seluruh kegiatan OIKN yang akan sepenuhnya berpusat di Nusantara pada bulan Maret 2025, serta persiapan yang matang dalam hal infrastruktur dan anggaran, proses pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagi pembangunan kota baru di Indonesia yang berbasis pada keberlanjutan dan pemerataan.