Skandal Lingkungan di Tangsel: Komisi XII DPR RI Desak MRF Bintaro Disegel
- Yanto
VIVA Tangerang – Polemik keberadaan Material Recovery Facility (MRF) Bintaro milik PT Jaya Real Property kian memanas. Setelah keluhan warga dan pengurus Vihara Siddharta Bintaro tak kunjung digubris oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kasus ini akhirnya sampai ke telinga Komisi XII DPR RI.
Aduan Warga Tembus Senayan
Ketua DPD Gemabudhi Banten, Samatha Putra, mengungkapkan bahwa aduan warga sudah berulang kali disampaikan ke Pemkot Tangsel. Namun, tidak ada tanggapan yang berarti. Akhirnya, mereka memilih melayangkan surat langsung ke DPR RI.
“Keluhan dan aduan kami sudah tidak ditanggapi sama sekali oleh Walikota Tangsel,” kata Samatha dalam forum mediasi bersama PT Jaya Real Property dan Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 23 September 2025.
DPR Soroti Pelanggaran Lingkungan
Anggota Komisi XII DPR RI, Zulfikar Hamonangan, menegaskan bahwa pihaknya serius menyoroti dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh MRF Bintaro. Salah satunya adalah praktik pembuangan ilegal yang mencemari lahan kosong di sekitar lokasi.
“Ini masalah penyimpulan pembuangan ilegal di lahan kosong yang betul-betul sangat mencemari wilayah lingkungan sekitar,” ujar Zulfikar.
Ia juga menambahkan, aktivitas MRF menimbulkan bau busuk menyengat yang sampai tercium ke Vihara Siddharta, sehingga mengganggu kekhusyukan umat beribadah. Tidak hanya itu, lalu-lalang truk pengangkut sampah memperparah kondisi dengan menebarkan aroma tak sedap di sepanjang jalan.
Desakan Penyegelan MRF Bintaro
Melihat dampak yang luar biasa, Zulfikar meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel segera dipanggil untuk memberikan penjelasan. Ia juga mendesak agar MRF Bintaro disegel.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendukung penuh langkah tersebut.
“Mendesak Kementerian LH agar menyegel lokasi ini dan memanggil DLH Kota Tangsel,” tegas Bambang.
Bahkan, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencabut izin operasional MRF Bintaro, yang dinilai abal-abal dan tidak memenuhi standar pengelolaan lingkungan.
Potensi Isu Internasional
Zulfikar juga menyoroti sisi reputasi internasional. Ia mengingatkan bahwa Vihara Siddharta Bintaro bukan hanya dikunjungi umat dari Indonesia, melainkan juga dari luar negeri.
“Ini jadi isu negatif di kalangan internasional yang akan muncul pada akhirnya,” katanya.
Menurutnya, bila masalah ini tidak segera ditangani, Tangsel bisa tercoreng citranya sebagai kota modern yang ramah lingkungan.
Tekanan Politik dan Lingkungan
Kasus MRF Bintaro ini bukan hanya sekadar masalah bau sampah, melainkan juga menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dalam menegakkan aturan lingkungan. Desakan dari DPR RI menjadi sinyal kuat bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut.
Jika benar terbukti melanggar aturan, penyegelan dan pencabutan izin operasional bisa menjadi langkah tegas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, sekaligus menjaga nama baik Tangsel di mata publik nasional maupun internasional.
