Ancaman Tarif AS Ganggu Pertumbuhan Ekonomi Jerman
- Freepik
Tangerang – Rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengenakan tarif 30% terhadap produk-produk impor dari Uni Eropa berpotensi mengganggu perekonomian Jerman. Menurut laporan terbaru dari Macroeconomic Policy Institute (IMK) yang dirilis Rabu (16/7), kebijakan ini diprediksi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi Jerman hingga 0,25 poin persentase pada tahun 2025 dan 2026.
Trump menyatakan bahwa tarif tersebut akan mulai diberlakukan per 1 Agustus, apabila pembicaraan dagang dengan Uni Eropa tidak menunjukkan kemajuan berarti.
IMK menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bisa berdampak besar, bahkan menghentikan laju pertumbuhan ekonomi Jerman pada 2025, serta memangkas proyeksi pertumbuhan menjadi hanya 1,2 persen pada 2026. Sebelumnya, IMK memperkirakan ekonomi Jerman akan tumbuh 0,2 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 1,5 persen pada 2025 berkat pemulihan ekonomi, kenaikan investasi publik, serta peningkatan anggaran pertahanan.
Meskipun Jerman termasuk pihak yang terdampak, IMK juga menegaskan bahwa Amerika Serikat mungkin justru akan merasakan dampak ekonomi yang lebih besar. Tarif tinggi tersebut bisa memicu kenaikan harga barang konsumsi, melemahkan daya beli masyarakat, serta menurunkan konsumsi rumah tangga. Dengan inflasi yang masih tinggi, kebijakan suku bunga The Fed kemungkinan akan tetap ketat, dan hal ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi AS hingga 0,7 poin persentase.
Sebagai informasi, Amerika Serikat masih menjadi pasar ekspor utama Jerman hingga 2024, mencakup hampir 10 persen dari total ekspor negara tersebut. Perlambatan permintaan dari AS serta efek domino ke negara-negara lain diperkirakan akan memperberat kinerja ekspor Jerman secara keseluruhan.
Melihat potensi risiko ekonomi yang membesar, IMK menekankan pentingnya realisasi stimulus fiskal yang telah dijanjikan oleh pemerintah Jerman. Mereka mendorong agar tambahan investasi publik yang tercantum dalam anggaran federal 2025 segera direalisasikan, dan anggaran 2026 yang sedang dibahas di parlemen juga harus memastikan dukungan ekonomi lanjutan.
"Realisasi cepat dari gelombang investasi publik yang telah direncanakan bisa sangat membantu dalam meredam risiko perlambatan ekonomi," ungkap lembaga think tank tersebut.