5 Fakta Terbaru Perundingan Gaza Hari Kedua Antara Hamas dan Israel
- VIVA
VIVA Tangerang – Perundingan tidak langsung antara Hamas dan Israel kembali digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada Selasa (7/10). Negosiasi yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar ini membahas peluang gencatan senjata permanen di Jalur Gaza yang telah dilanda konflik sejak Oktober 2023. Berikut lima fakta penting dari pertemuan hari kedua tersebut.
1. Pembahasan Fokus pada Pertukaran Sandera dan Bantuan Kemanusiaan
Dalam perundingan hari kedua, para delegasi menyoroti tiga isu utama: pertukaran sandera-tawanan, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta rencana pengalihan pemerintahan pascaperang.
Sumber diplomatik menyebut bahwa Hamas meminta jaminan konkret agar kesepakatan tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi penghentian perang secara permanen.
2. Hamas Tuntut Jaminan dari AS dan Israel untuk Akhiri Perang
Hamas masih menunggu komitmen resmi dari Amerika Serikat dan Israel sebagai syarat utama keberlanjutan perundingan. Kelompok perlawanan Palestina itu menegaskan bahwa tanpa jaminan tersebut, kesepakatan damai tidak akan berjalan efektif.
Isu ini menjadi salah satu poin paling alot dalam negosiasi sejauh ini.
3. Rencana Perdamaian 20 Poin Trump Jadi Dasar Diskusi
Perundingan ini juga mengacu pada rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Presiden AS Donald Trump.
Tahap awal rencana tersebut mencakup gencatan senjata segera dan pembebasan seluruh sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Israel melaporkan masih ada 48 sandera di Gaza, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup.
4. Hamas Ajukan Pembebasan Tokoh Palestina Marwan Barghouti
Sebagai bagian dari paket pertukaran tahanan, Hamas menuntut pembebasan Marwan Barghouti, salah satu pemimpin populer Palestina yang kini dipenjara di Israel.
Barghouti dianggap memiliki pengaruh besar dalam politik Palestina dan berpotensi memainkan peran penting jika pemerintahan baru dibentuk di Gaza.
5. Hamas Tolak Pasukan Asing di Gaza, Tapi Terbuka untuk Pasukan Arab
Dalam isu pascaperang, Hamas menolak kehadiran pasukan asing di Jalur Gaza, namun menyatakan kesediaan untuk menerima pasukan Arab yang beroperasi di bawah koordinasi dengan Otoritas Palestina.
Mereka juga menolak keras wacana penunjukan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai pemimpin pemerintahan transisi di Gaza.