Warga Jakarta Selatan Resah karena Beras Oplosan, BUMD DKI Disorot

VIVA Tangerang – Warga Jakarta Selatan dilanda keresahan akibat dugaan peredaran beras oplosan yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta. Kualitas beras yang diragukan, rasa yang aneh saat dimasak, hingga potensi dampak buruk terhadap kesehatan menjadi pemicu kegelisahan masyarakat. Isu ini pun memicu desakan agar pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan.

Pedagang dan Konsumen Keluhkan Mutu Beras

Pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Nisa, mengaku mengalami penurunan kepercayaan dari pembeli akibat beras yang dianggap tidak layak konsumsi. "Berdampak juga, kira-kira ada 10 sampai 15 persen pembeli yang komplain atau jadi mikir-mikir beli," kata Nisa, Kamis (17/7).

Sebagai pedagang, Nisa menyatakan dirinya hanya menjual beras yang dikirim distributor. Ia menyayangkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran beras oplosan. "Harusnya pemerintah yang awasi, jangan sampai rakyat yang dirugikan," tambahnya.

Warga Resah: Rasa Aneh dan Bahaya bagi Kesehatan

Keluhan juga datang dari warga biasa. Budi, salah satu konsumen, mengungkapkan bahwa ia beberapa kali mendapatkan beras yang terasa aneh setelah dimasak. "Kadang beli beras di pasar, ternyata masaknya beda, rasanya juga aneh. Kita inginnya ada tindakan tegas aja, biar enggak makin banyak yang main curang," ujarnya.

Kekhawatiran lain datang dari Ira Suwito, pedagang warung nasi di Jakarta Selatan. Ia menyoroti potensi bahaya kesehatan akibat konsumsi beras oplosan, apalagi jika tercampur dengan zat kimia. "Harusnya sih ada sanksi tegas, karena kalau sampai beras oplosan itu campur sama bahan kimia, bisa bahaya buat kesehatan," tegas Ira.

Dugaan Libatkan BUMD Pangan DKI

Isu beras oplosan ini makin menjadi sorotan karena diduga melibatkan BUMD pangan DKI Jakarta. Beras yang digunakan dalam program subsidi pangan milik Pemprov DKI Jakarta berasal dari merek SP dan SR yang diproduksi oleh pihak swasta FS, dan didistribusikan untuk program “Pangan Bersubsidi Beras” dengan klasifikasi mutu premium.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menyebut bahwa pengujian laboratorium terhadap beras tersebut dilakukan minimal tiga kali dalam setahun guna menjamin kualitas.

Namun, Kepala Dinas KPKP, Hasudungan Sidabalok, mengakui adanya indikasi pelanggaran kualitas beras yang beredar di ritel modern dan menyebut bahwa produsen beras, FS, kini telah dipanggil Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.

Tuntutan Warga: Tindak Tegas dan Transparan

Kasus ini memicu tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat agar:

• Pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras, khususnya dari program subsidi.

• Penegak hukum menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik curang seperti pengoplosan beras.

• Informasi soal mutu beras dan hasil uji laboratorium dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

---

Skandal Beras Oplosan Harus Diusut Tuntas

Isu beras oplosan bukan hanya soal kualitas pangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap program subsidi pemerintah. Dugaan keterlibatan BUMD pangan DKI Jakarta menambah kompleksitas masalah dan menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan profesional dalam rantai distribusi pangan.

Jika tidak segera ditangani secara transparan dan menyeluruh, kasus ini berisiko memicu ketidakpercayaan publik terhadap program bantuan sosial dan pemerintah daerah. (Antara)