Kericuhan di Lahan Parkir RSUD Tangsel, Ketua Komisi I Desak Peran Kesbangpol Ditingkatkan
- Yanto
VIVA Tangerang – Insiden kericuhan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) di area parkir RSUD Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan publik. Kejadian yang terjadi pada Jumat, 23 Mei 2025, menyita perhatian Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy M.P Butar Butar, yang menyampaikan keprihatinan sekaligus dorongan evaluatif kepada pemerintah kota dan lembaga terkait.
Konflik ini diduga melibatkan sengketa antara pihak pengelola parkir PT Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) dengan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai ormas. Perselisihan itu berbuntut pada aksi-aksi yang dinilai berbau premanisme dan pemaksaan, sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan rumah sakit umum daerah yang seharusnya menjadi tempat pelayanan publik yang aman dan nyaman.
Komisi I Soroti Peran Kesbangpol yang Masih Kurang Maksimal
Menanggapi situasi tersebut, Ledy menegaskan bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang Selatan harus ditingkatkan. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan ormas, Kesbangpol diharapkan lebih aktif dan responsif dalam menjalin komunikasi dengan para ketua ormas.
“Pertama, tentu kami sangat prihatin dengan insiden tersebut. Harapannya, kejadian seperti ini tidak lagi terulang di masa mendatang,” ungkap Ledy kepada awak media.
Ia menekankan pentingnya pendekatan struktural dan kelembagaan dalam mengelola ormas, termasuk memperkuat koordinasi dan monitoring terhadap aktivitas organisasi-organisasi masyarakat yang telah terdaftar secara resmi.
Pemkot Harus Jadi Leading Sector dalam Penertiban Ormas
Ledy juga mengingatkan bahwa Pemkot Tangerang Selatan, melalui Kesbangpol, harus menjadi pihak terdepan dalam penertiban dan pembinaan ormas. Upaya ini bisa dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan kecamatan sebagai perangkat kewilayahan, dan juga menjalin sinergi dengan stakeholder eksternal.
“Kesbangpol bisa bekerja sama dengan kecamatan atau instansi lainnya yang lebih dekat dengan wilayah-wilayah rawan. Pembinaan intensif dan komunikasi berkala dengan ketua ormas harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Maraknya Oknum Ormas Gadungan, Masyarakat Jadi Korban
Fenomena yang semakin memprihatinkan adalah banyaknya oknum yang mengaku sebagai anggota ormas, padahal mereka tidak terdaftar atau bukan bagian dari ormas resmi. Modus seperti ini kerap digunakan untuk melakukan pemalakan terhadap instansi, pelaku usaha, hingga fasilitas publik seperti RSUD.
Ledy mengatakan bahwa laporan keluhan masyarakat terkait hal ini terus berdatangan, dan hal tersebut sudah seharusnya menjadi catatan serius bagi pemerintah.
“Ada banyak keluhan dari masyarakat dan juga dari perusahaan atau lembaga, bahwa mereka merasa ditekan oleh oknum yang mengatasnamakan ormas. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung,” jelasnya.
Kesbangpol Harus Lebih Responsif dan Proaktif
Sebagai langkah konkret, Ketua Komisi I DPRD Tangsel ini mengusulkan agar Kesbangpol meningkatkan kualitas layanan publik mereka, khususnya dalam hal komunikasi dan penanganan pengaduan terkait aktivitas ormas. Tindakan tegas berupa teguran dan sanksi administratif juga harus diberlakukan kepada ormas yang melanggar aturan.
“Ke depan, kita minta Kesbangpol untuk benar-benar tampil sebagai mediator yang adil, tegas, dan aktif dalam membina serta mengawasi ormas. Jangan hanya hadir di atas kertas, tapi juga dalam aksi nyata di lapangan,” tegas Ledy.
Kasus kericuhan di lahan parkir RSUD Tangsel menjadi sinyal penting bahwa pengawasan terhadap ormas harus diperkuat. Tidak hanya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk menjaga citra baik Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang tertib, aman, dan ramah investasi.
Peran Kesbangpol sebagai garda depan pembinaan ormas sangat krusial. Sudah saatnya Kesbangpol Tangsel bertransformasi menjadi lembaga yang responsif, berdaya, dan tegas dalam menjalankan amanatnya.
