Golkar Resmi Nonaktifkan Adies Kadir dari Jabatan Anggota DPR RI
- ANTARA
VIVA Tangerang – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dari keanggotaannya di parlemen.
Keputusan ini tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta pada 31 Agustus 2025.
“Mulai 1 September 2025, Saudara Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar,” ujar Sarmuji dalam keterangan videonya, Minggu (31/8).
Menurut Sarmuji, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika politik dan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar senantiasa menjadikan suara rakyat sebagai landasan utama dalam setiap langkah perjuangan politiknya.
“Aspirasi rakyat adalah roh perjuangan Partai Golkar. Setiap kebijakan partai berpijak pada semangat kerakyatan dan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sarmuji menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya sejumlah warga dalam berbagai aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir. Ia menekankan bahwa penonaktifan Adies Kadir juga merupakan langkah Golkar untuk memperkuat disiplin dan etika politik para wakilnya di DPR RI.
Sebelumnya, gelombang demonstrasi besar terjadi pada 25 dan 28 Agustus 2025 di Jakarta, termasuk di depan gerbang utama DPR RI. Aksi tersebut menuntut penghentian tunjangan anggota DPR yang dianggap memberatkan rakyat.
Namun, kericuhan pecah pada 28 Agustus malam di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Dalam peristiwa itu, Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob Polri. Insiden ini memicu unjuk rasa lanjutan di depan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebutkan tujuh anggota Brimob yang diduga berada di dalam kendaraan tersebut kini tengah diperiksa, termasuk perwira menengah hingga bintara.
Penonaktifan Adies Kadir menjadi sinyal kuat Partai Golkar untuk merespons aspirasi rakyat sekaligus memperkuat komitmen terhadap etika politik di tengah meningkatnya gelombang protes masyarakat.
